Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo Dinilai Berpotensi Hambat Pertumbuhan Ekonomi 2025

 JAKARTA- Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai efisiensi
anggaran yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersifat brutal alias tidak direncanakan dengan baik. Dampaknya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di 2025. Efisiensi anggaran ini diperuntukkan untuk program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), namun dinilai belum dikelola secara ideal.

Target Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hanya 4,7%
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan pihaknya hanya memasang target 4,7% untuk pertumbuhan ekonomi 2025. Hal ini disebabkan pemangkasan anggaran yang dinilai akan berdampak signifikan terhadap belanja pemerintah, baik di level pusat maupun daerah.

"Kelihatannya efisiensi ini dilakukan secara brutal dan justru mengganggu dari sisi program pemerintah sendiri. Jadi khawatir Prabowo ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan efisiensi ini, justru di banyak daerah di kementerian/lembaga turun perputaran uang. CELIOS pasang target 4,7% untuk pertumbuhan ekonomi 2025 salah satunya karena adanya efisiensi yang tidak dengan perencanaan baik," kata Bhima dalam keterangannya, Minggu (16/2/2025).

Dampak Pemotongan Anggaran pada Pelayanan Publik dan Investasi
Bhima mengkhawatirkan pemotongan anggaran ini akan mengganggu pelayanan publik dan bahkan menghambat investasi masuk. Terlebih jika efisiensi dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang pengelolaannya dinilai belum ideal.

"Perbaikan jalan misalnya, anggarannya ditiadakan. Banyak kebijakan-kebijakan yang justru efisiensinya mengarah kepada kontraproduktif. Apalagi kalau ini efisiensi dialihkan ke makan bergizi gratis, kita tahu pengelolaan makan bergizi gratis juga belum ideal, maka ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Pemotongan Anggaran yang Dianggap Blunder
Bhima setuju jika anggaran yang perlu dipotong adalah hal-hal seperti perjalanan dinas, pengadaan ATK, hingga pembelian mobil dinas baru. Namun, jika pemotongan sudah mengusik anggaran program, ia menilai hal itu sebagai sesuatu yang blunder untuk pertumbuhan ekonomi.

"Kalau sampai hal-hal yang esensial mengganggu kinerja, ini saya pikir bisa blunder ke pertumbuhan ekonomi. Juga bisa blunder bukan hanya ke sektor ekonomi, tapi perhotelan ya yang memang mengaku mengalami kerugian besar atau sektor sewa jasa kendaraan," tutur Bhima.

"Ini akan mendorong PHK besar-besaran di berbagai sektor, bahkan di sektor pemerintahan itu sendiri terutama tenaga kerja honorer yang faktanya masih dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik," tambahnya.

Efisiensi Anggaran Berpotensi Gerus Kualitas Layanan Dasar
Senada dengan hal tersebut, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufikurohman, mengatakan jika tidak ada perencanaan yang matang, efisiensi anggaran ini justru punya potensi menggerus kualitas layanan dasar. Utamanya di sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

"Efisiensi sejati bukan hanya soal memangkas anggaran, tetapi juga soal menciptakan mekanisme yang memastikan setiap pengeluaran tepat guna. Pemerintah harus menghindari praktik pemangkasan yang hanya membebani masyarakat seperti pengurangan subsidi atau keterlambatan pembangunan proyek penting," ujar Rizal.

Target Penghematan Anggaran Rp 750 Triliun
Terbaru, Prabowo menargetkan penghematan anggaran hingga Rp 750 triliun yang dilakukan sebanyak tiga putaran. Penghematan itu termasuk yang akan dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui dividen yang ditargetkan mencapai Rp 300 triliun, di mana Rp 200 triliunnya digunakan untuk negara dan Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN.

"Jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun (Rp 300 triliun + Rp 250 triliun + Rp 200 triliun)," jelas Prabowo dalam Pidato Politiknya di HUT ke-17 Partai Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

(D/S)